Berdasarkan hal-hal yang PENGGUGAT uraikan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :
Primair :
Dalam Pokok Perkara :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) yang sah untuk mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ini;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat P.T BPR DANA FANINDO Nomor : 001/DIR-SDM/0526 Tanggal 06 Mei 2026 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (ARIO EBERLUIS RANAVI SIMANJUNTAK) dengan Tergugat (PT. BPR DANA FANINDO) terhitung sejak Putusan perkara ini dibacakan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat hak-hak akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) beserta Upah Proses berjalan sebesar Rp6.600.000 per bulan yang terdiri dari :
a. Uang Pesangon (UP) 9 bulan upah : 9 x Rp6.600.000 = Rp59.400.000
b. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) : 5 x Rp. 6.600.000 = Rp. 33.000.000
c. Uang Penggantian Hak (UPH): Penggantian sisa cuti tahunan yang belum gugur sebanyak 12 hari kerja : 6.600.000 : 22 hari = Rp. 300.000
Rp. 300.000 x 12 = Rp. 3.600.0000
d. Upah Proses sejak 07 Mei 2026 sampai Putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp6.600.000 per bulan;
Jumlah total sebagaimana disebutkan pada huruf a+b+c adalah sebesar Rp96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dan Upah Proses sejak 07 Mei 2026 sampai Putusan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp6.600.000 per bulan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan (bunga moratoir) sebesar 1% (satu persen) per bulan dari total tuntutan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah).
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara
(Atau);
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Kebijaksanaan dan Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).
|
