KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU                                                                         P-29                                                                             

            “Demi Keadilan dan Kebenaran

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“

SURAT DAKWAAN

Reg. Perk. No : PDS – 02 / TPI / Ft.2 / 04 / 2026

I.      Identitas terdakwa :

II.     Penahanan:

III.    D a k w a a n

---------Bahwa terdakwa FENDI selaku Direktur yang mewakili Wajib Pajak PT DWIRA SUKSES MANDIRI NPWP 0819852815214000, antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Oktober tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat dikantor PT DWIRA SUKSES MANDIRI beralamat di Komplek Ruko Bintan Centre Batu 9 Blok O No 31 RT 003 RW 003 Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau / Jalan DI Panjaitan Km IX (ruko Rumah Makan Tenang Jaya, samping Bank Riau Kepri KCP Batu 9) atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa awalnya pada tanggal 27 Mei 2025, Saksi FERDINAN TUNGGUL HAMONANGAN HUTAGAOL selaku Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau telah menerima Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan nomor LAP-3/LPBP/WPJ.34/2025 tanggal 15 Mei 2025 atas Wajib Pajak PT DWIRA SUKSES MANDIRI NPWP 0819852815214000 Masa/Tahun Pajak Mei 2020 sampai dengan Desember 2020 dari Tim Pemeriksan Bukti Permulaan untuk diadministrasikan;

• Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LAP-3/LPBP/WPJ.34/2025 Tanggal 15 Mei 2025, diperoleh informasi bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak PT DWIRA SUKSES MANDIRI NPWP 0819852815214000 Masa/Tahun Pajak Mei 2020 sampai dengan Desember 2020, kemudian atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut saksi FERDINAN TUNGGUL HAMONANGAN HUTAGAOL laporkan kepada penyidik dalam bentuk Laporan Kejadian nomor LAP-2/LK/WPJ.34/2025 tanggal 28 Juli 2025;

• Bahwa PT DWIRA SUKSES MANDIRI  NPWP 0819852815214000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Tanjung Pinang sejak tanggal 17 Mei 2017 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 01 April 2020 dengan  jenis kegiatan usaha atau pekerjaan sebagai Konstruksi Gedung Lainnya, dengan kode KLU 41019;

• Bahwa berdasarkan Data SIDJP penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak diketahui susunan pengurus dan pemegang saham PT DWIRA SUKSES MANDIRI  untuk tahun pajak 2020 adalah sebagai berikut :

DAFTAR PEMEGANG SAHAM TAHUN 2020

DAFTAR PENGURUS TAHUN 2020

• Bahwa yang berwenang mengambil keputusan di PT DWIRA SUKSES MANDIRI adalah terdakwa FENDI dan yang menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT DWIRA SUKSES MANDIRI adalah terdakwa FENDI;
• Bahwa berdasarkan data SIDJP, profil PT DWIRA SUKSES MANDIRI adalah sebagai berikut :

• Bahwa PT DWIRA SUKSES MANDIRI  pada tahun 2020 melakukan transaksi dengan PT VICO CONSTRUCTION INDONESIA berupa subkonstruksi membangun tembok, instal Keramik dan instal pintu pembangunan Dormitory milik PT BINTAN ALUMINA INDONESIA dan PT DWIRA SUKSES MANDIRI  pada tahun 2020 juga melakukan transaksi dengan PT ZHONGAN CONSTRUCTION INDONESIA berupa Subkontraktor untuk membangun gedung Alumina PT Bintan Alumina Indonesia;
• Bahwa PT DWIRA SUKSES MANDIRI sudah melakukan pemungutan PPN  atas penyerahan kepada PT VICO CONSTRUCTION INDONESIA dan PT ZHONGAN CONSTRUCTION INDONESIA pada tahun 2020;
• Bahwa PT DWIRA SUKSES MANDIRI pada tahun 2020 tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN masa Juli 2020 s.d. Oktober 2020. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap Masa PPN masa Mei, Juni, November dan Desember 2020. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN masa Juni, Juli, Agustus, September dan November 2020;
• Bahwa adapun Rincian Pajak Keluaran yang telah diterbitkan oleh PT DWIRA SUKSES MANDIRI  / NPWP  0819852815214000 masa Januari 2020 s.d. Desember 2020 adalah sebagai berikut :

• Bahwa berdasarkan data pada aplikasi Apportaldjp, rincian Faktur Pajak Keluaran yang sudah diterbitkan PT DWIRA SUKSES MANDIRI / NPWP 0819852815214000 tetapi belum dilaporkan dan disetorkan (Pungut tidak Setor) pada SPT Masa PPN masa Januari 2020 s.d. Desember 2020 adalah sebagai berikut:

• Bahwa berdasarkan data SIDJP dapat dijelaskan SPT atas nama PT DWIRA SUKSES MANDIRI / NPWP 0819852815214000 yang disampaikan ke KPP Pratama Tanjung Pinang  adalah sebagai berikut :

• Bahwa berdasarkan SPT Elektronik SPT Masa PPN dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Badan PT DWIRA SUKSES MANDIRI  / NPWP  0819852815214000 untuk tahun pajak 2020 yang menandatangani adalah terdakwa FENDI selaku Direktur PT DWIRA SUKSES MANDIRI;
• Bahwa Data pembayaran PPN yang telah disetorkan PT DWIRA SUKSES MANDIRI untuk masa/tahun pajak 2020 sebagai berikut:

• Bahwa Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020, Wajib Pajak tidak ada melaporkan data Aset perusahaan, namun di Laporan Neraca Tahun 2020 terdapat Peralatan dan Perlengkapan senilai Rp. 22.000.000, dan Aset Lancar Lainnya Rp. 18.000.000,-, tidak ada rincian aset dilaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2020;
• Bahwa berdasarkan data tunggakan SIDJP, PT DWIRA SUKSES MANDIRI / NPWP 0819852815214000 memiliki tunggakan sebagai berikut:

• Bahwa Berdasarkan SIDJP, Hutang / kewajiban yang di laporkan dalam SPT Tahunan, untuk tahun pajak 2020 adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2020:

• Bahwa saksi FAUZI HADI PUTRA yang menjabat Account Representative di KPP Pratama Tanjung Pinang, Saksi telah melakukan penelitian kebenaran atas pelaporan pajak yang disampaikan oleh PT DWIRA SUKSES MANDIRI / NPWP 0819852815214000 untuk masa/tahun pajak 2020 dengan menerbitkan SP2DK No S-560/P2DK/KPP.3402/2024 tanggal 17 Juli 2024;
• Bahwa berdasarkan data pada aplikasi approweb, pernah dilakukan himbauan untuk tahun pajak 2020 dengan rincian sebagai berikut:

• Bahwa SP2DK tersebut mengklarifikasi kewajiban Wajib Pajak atas Faktur Pajak yang sudah diterbitkan oleh Wajib Pajak namun belum dilaporkan di SPT Masa PPN Tahun 2020, Terdapat Selisih Omset antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN. Wajib Pajak mengakui Faktur Pajak tersebut memang belum disetor dan laporkan oleh Wajib Pajak, namun sampai dengan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan Wajib Pajak baru melakukan pembayaran PPN sebesar Rp. 11.469.500;
• Bahwa akibat perbuatan terdakwa FENDI yang mewakili Wajib Pajak PT DWIRA SUKSES MANDIRI tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp202.715.064 (dua ratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah);
• Bahwa untuk penghentian Penyidikan, berdasarkan Pasal 44B ayat (2) UU KUP Terdakwa harus melunasi pokok kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara, sehingga total pelunasan yang harus dilakukan adalah sebesar Rp810.860.256 (delapan ratus sepuluh juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah);
• Bahwa selama proses penyidikan, Terdakwa telah melakukan pembayaran atas pokok kerugian pada pendapatan negara sebesar  Rp202.715.064 (dua ratus dua juta tujuh ratus lima belas ribu enam puluh empat rupiah), sehingga untuk penghentian Penyidikan, berdasarkan Pasal 44B ayat (2) UU KUP, Terdakwa harus melunasi sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara yaitu sebesar Rp608.145.192 ( enam ratus delapan juta seratus empat puluh lima ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).  

-------------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana tetah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. ---------------------------------------------------------------------------------

Tanjungpinang, 28 April 2026

JAKSA PENUNTUT UMUM

ROSMARLINA SEMBIRING, S.H., M.Hum

JAKSA UTAMA PRATAMA / 19800214 200212 2 001

ROY HUFFINGTON HARAHAP, S.H., M.H.

JAKSA MADYA / 198508192009121004

JUPRIZAL, S.H.,M.H

JAKSA MADYA / 198102122006031001

SARI RAMADHANI LUBIS, S.H.

JAKSA PRATAMA / NIP. 199104022015022003

VERDINAN PRADANA, S.H

AJUN JAKSA / NIP. 19951006 201902 1 004