Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
44/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg IDHAM SINAGA PT.EMI INTERNASIONAL Persidangan
Tanggal Pendaftaran Jumat, 06 Nov. 2026
Klasifikasi Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Nomor Perkara 44/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg
Tanggal Surat Kamis, 08 Okt. 2026
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1IDHAM SINAGA
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1Suryadi Padma SukardiIDHAM SINAGA
Tergugat
NoNama
1PT.EMI INTERNASIONAL
Kuasa Hukum Tergugat
Petitum

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Batam c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1.    Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya untuk sebagian yang terbukti menurut hukum;
2.    Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3.    Menyatakan Surat Perjanjian Bersama tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat adalah sah, mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak sepanjang tidak dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan;
4.    Menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban membayar hak-hak Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Bersama tanggal 31 Oktober 2019;
5.    Menyatakan pembayaran-pembayaran yang telah benar-benar diterima Penggugat harus diperhitungkan berdasarkan bukti pembayaran yang sah;
6.    Menyatakan Tergugat tidak berhak secara sepihak mengurangi atau menghapus hak Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama dengan mendasarkan pada klaim kerugian perusahaan yang belum terbukti dan belum mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

 


7.    Menyatakan apabila Tergugat mendalilkan telah melakukan pembayaran, Tergugat wajib menunjukkan bukti pembayaran yang sah berupa kwitansi, bukti transfer, slip pembayaran atau dokumen pembayaran lain yang dapat diverifikasi;
8.    Menyatakan Penggugat mempunyai hak atas kompensasi pengganti break sebesar Rp12.000.000,00;
9.    Menyatakan Penggugat mempunyai hak atas kompensasi berdasarkan Perjanjian Bersama sebesar Rp54.000.000,00;
10.    Menyatakan Penggugat mempunyai hak atas gaji bulan Februari 2026 sebesar Rp12.000.000,00;
11.    Menyatakan Penggugat mempunyai hak atas pengembalian pemotongan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1.425.000,00;
12.    Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan lunas sebesar Rp79.425.000,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), atau sejumlah lain yang menurut pemeriksaan Majelis Hakim terbukti sebagai hak Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama dan alat bukti yang sah;
13.    Apabila terdapat kewajiban pemotongan PPh yang secara hukum memang wajib dilakukan, menghukum Tergugat melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan serta menyerahkan bukti potong kepada Penggugat;
14.    Menolak atau setidak-tidaknya mengesampingkan pemotongan sepihak terhadap hak Penggugat berdasarkan klaim kerugian perusahaan yang belum terbukti menurut hukum;
15.    Menghukum Tergugat untuk melaksanakan pembayaran tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
16.    Membebankan biaya perkara kepada Negara sesuai ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 karena nilai gugatan berada di bawah Rp150.000.000,00;
17.    Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
VI. DAFTAR ALAT BUKTI PENGGUGAT
P-1 : Fotokopi KTP Penggugat Idham Sinaga, NIK 2171072009799002.
P-2 : Fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 28 Juli 2015.
P-3 : Fotokopi Surat Perjanjian Bersama tanggal 31 Oktober 2019 yang ditandatangani Tergugat dan Penggugat.
P-4 : Bukti pembayaran/kwitansi/bukti transfer kompensasi yang telah diterima Penggugat.
P-5 : Slip gaji dan/atau dokumen penggajian Penggugat yang menunjukkan dasar perhitungan upah Rp12.000.000,00.

 

P-6 : Bukti pemotongan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1.425.000,00 dan dokumen pendukung pengembaliannya.
P-7 : Permohonan/berkas pencatatan perselisihan dan dokumen proses mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, termasuk bukti pelaksanaan mediasi.
P-8 : Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor R.2993/500.15.15.2/IX/2026 tentang Anjuran.
P-9 : Tanggapan Penggugat terhadap Anjuran dan/atau bukti bahwa Anjuran tidak menghasilkan penyelesaian pembayaran hak Penggugat.

 

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak