1.    Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2.    Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak putusan ini diucapakan dengan segala akibat hukumnya;

3.    Menyatakan bahwa penggunaan PKWT terhadap pekerjaan PENGGUGAT yang bersifat tetap, terus-menerus dan struktural bertentangan dengan pasal 59 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;

4.    Menyatakan hubungan kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sejak 18 Mei 2020 s.d 17 Mei 2021 merupakan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ; 

5.    Menyatakan bahwa masa kerja PENGGUGAT secara faktual berlangsung secara berkesinambungan sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 17 Mei 2026, atau selama 6 (enam) tahun, dengan memperhitungkan seluruh rangkaian pelaksanaan pekerjaan PENGGUGAT yang berkesinambungan;

6.    Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar hak-hak PENGGUGAT akibat PHK berdasarkan masa kerja 6 (enam) tahun secara tunai dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap/ inkracht, dengan perincian:

a.    Uang Pesangon    : Rp. 40.000.000,- × 7                    = Rp. 280.000.000,-
b.    Uang Penghargaan Masa Kerja: Rp. 40.000.000,- × 3            = Rp. 120.000.000,
c.    Penggantian hak cuti tahunan: (Rp. 41.125.000,-÷ 30×12)        = Rp.   16.450.000,
d.    Total hak akibat PHK:                                       = Rp. 416.450.000,-
e.    Dikurangi kompensasi PKWT yang telah diterima PENGGUGAT 
sebesar                                       = Rp. 120.092.916,-
f.    Sehingga kekurangan hak akibat PHK yang wajib dibayarkan kepada PENGGUGAT adalah: Rp. 296.357.084,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh empat rupiah);

7.    Menyatakan bahwa pembayaran kompensasi PKWT yang telah diterima PENGGUGAT telah diperhitungkan sebagai pengurang tuntutan hak akibat PHK untuk menghindari adanya pembayaran ganda;

8.    Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT membayar kekurangan THR kepada PENGGUGAT sebesar: Rp. 69.850.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap/ inkracht;

9.    Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT membayar kekurangan iuran BPJS Ketenagakerjaan berupa JHT dan JP sebesar: Rp. 47.777.400,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah,-) secara tunai dan sekaligus setelah putusan berkekuatan hukum tetap/ inkracht karena kepesertaan sudah di non aktifkan oleh TERGUGAT dan claim sudah dibayarakan oleh BPJS kepada PENGGUGAT karena sudah masuk usia pensiun (saldo Nol); 

10.    Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Kasasi(Uit Veorbaar Bij Voorraad);

11.    Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan;

12.    Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex Aequo Et Bono).