Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang agar berkenan memutuskan:

1.    Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah PKWTT;

3.    Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah dan melawan hukum;

4.    Menyatakan Surat Anjuran Disnaker Nomor R.1333/500.15.15.2/III/2024 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5.    Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus:
o    Hak PHK sebesar Rp41.404.520,-;
o    Kekurangan upah UMK sebesar Rp35.282.988,-;
o    BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp11.822.655,-;

6.    Menghukum Tergugat membayar seluruh hak Penggugat dengan total Rp88.510.163,- (delapan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah);

7.    Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).