Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut:
Dalam Provisi:
1.    Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2.    Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar upah bulanan Penggugat (Rp. 8.000.000,-) selama proses persidangan berlangsung hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap;
3.    Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat masih sah dan berlangsung selama proses persidangan.

1.    Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.    Menyatakan Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Nomor: R/2362/500.15.15.2/VII/2026 tertanggal 21 Agustus 2026 Cacat Hukum, Batal, dan Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat karena didasarkan pada Fabrikasi Fakta Hukum (Dwaling) dan Melanggar Asas Ultra Petita;
3.    Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 19 Juni 2026 adalah TIDAK SAH, BATAL DEMI HUKUM, dan MELAWAN HUKUM;
4.    Mewajibkan Tergugat untuk MEMPEKERJAKAN KEMBALI Penggugat pada jabatan semula sebagai Senior Engineer di PT Pegaunihan Technology Indonesia;
5.    Mewajibkan Tergugat untuk membayar Upah Proses terhitung sejak tanggal 19 Juni 2026 hingga tanggal Penggugat dippekerjakan kembali secara nyata, sebesar Rp. 8.000.000,- per bulan;
6.    Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian atas Tuduhan terkait  (membongkar rahasia perusahaan dan mencemarkan nama baik) yang tidak berdasar kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 ( dua ratus juta rupiah) 
7.    Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak-hak normatif lainnya yang tertunggak selama masa PHK illegal dan Cacat Hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;
8.    Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR:
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).