KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU                                                                                     P-29                                                                             

            “Demi Keadilan dan Kebenaran

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa“

SURAT DAKWAAN

Reg. Perk. No : PDS – 01 / TPI / Ft.2 / 05 / 2026

I.      Identitas terdakwa :

II.     Penahanan:

III.    D a k w a a n

----------------Bahwa terdakwa FENDI yang mewakili Wajib Pajak PT ARTHASKA RESTU BUMI NPWP 41.871.148.7.214.000, antara bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Desember tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat dikantor PT ARTHASKA RESTU BUMI NPWP 75.231.830.3-224.000 beralamat di MOS Imperium Café (lantai 2) Ruko Metro Kepri, Jalan R.A Fisabilillah Nomor 01, Tanjungpinang Timur, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29122 / Ruko Komplek Bintan Centre Blok O N0. 31 RT 02 RW 03 Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----------------------

• Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2025, saksi FERDINAN TUNGGUL HAMONANGAN HUTAGAOL selaku Kepala Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan pada Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau telah menerima Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan Nomor LPBP-2/WPJ.34/2025 tanggal 14 Mei 2025 atas Wajib Pajak PT ARTHASKA RESTU BUMI NPWP 0418711487214000 dari Tim Pemeriksan Bukti Permulaan untuk diadministrasikan;
• Adapun berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut, diperoleh informasi bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak PT ARTHASKA RESTU BUMI NPWP 0418711487214000 Masa/Tahun Pajak Maret 2023 sampai dengan Desember 2023, kemudian atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut Saksi FERDINAN TUNGGUL HAMONANGAN HUTAGAOL laporkan kepada penyidik dalam bentuk Laporan Kejadian nomor LAP-1/LK/WPJ.34/2025 tanggal 28 Juli 2025;
• Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LAP-2/LPBP/WPJ.34/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang telah saksi FERDINAN TUNGGUL HAMONANGAN HUTAGAOL terima dan saksi laporkan kepada penyidik dalam bentuk Laporan Kejadian Nomor LAP-1/LK/WPJ.34/2025 tanggal 28 Juli 2025. Adapun waktu terjadinya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut terjadi dalam kurun waktu Masa/Tahun Pajak Maret 2023 sampai dengan Desember 2023;
• Bahwa PT ARTHASKA RESTU BUMI NPWP 0418711487214000 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Tanjung Pinang sejak tanggal 20 Maret 2021 dan dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 1 Maret 2023 dengan KLU Wajib Pajak adalah  43120 penyiapan lahan;
• Bahwa adapun pengurus dan pemegang saham PT ARTHASKA RESTU BUMI tahun 2023 adalah berdasarkan AKTA Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbatas PT. ARTHASKA RESTU BUMI tanggal 24 Agustus 2023 No 11 Notaris Robbi Putra, S.H., M.Kn maka diketahui bahwa pengurus dan pemegang saham PT ARTHASKA RESTU BUMI adalah :

• Bahwa berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2023 diketahui bahwa pengurus dan pemegang saham PT ARTHASKA RESTU BUMI adalah :

• Bahwa berdasarkan data SIDJP, profil PT ARTHASKA RESTU BUMI adalah sebagai berikut:

• Bahwa awalnya PT ARTHASKA RESTU BUMI bertujuan bergerak di bidang pertambangan.  Namun tidak jadi beroperasi karena terkendala perizinan dan permodalan, sehingga dari mulai saat pendirian sampai dengan awal tahun 2023 tidak ada kegiatan sama sekali.  Kemudian pada awal tahun 2023, terdakwa FENDI memberi tahu bahwa terdakwa FENDI memperoleh penawaran kontrak kerja dengan PT BINTAN BANGUN KARYA berupa pekerjaan pematangan lahan. Namun terdakwa FENDI mengatakan kalau itu adalah proyek pribadinya dan meminta izin kepada Saksi IMAN PUTRA RIARDI untuk meminjam bendera menggunakan PT ARTHASKA RESTU BUMI karena menurutnya pengerjaan proyek tersebut harus menggunakan nama perusahaan;
• Bahwa terdakwa FENDI mengatakan bahwa nanti semua urusan akan diurus olehnya, termasuk segala kewajiban PT ARTHASKA RESTU BUMI terkait dengan segala konsekuensinya.  Selanjutnya saksi IMAN PUTRA RIARDI memperbolehkannya namun dengan syarat agar semua tanggung jawab pada terdakwa FENDI karena saksi IMAN PUTRA RIARDI tidak mau ikut mengurusi proyek tersebut karena secara pribadi saksi IMAN PUTRA RIARDI ada pekerjaan lain yang harus ditangani sendiri;
• Bahwa pada tanggal 1 Februari 2023 PT ARTAHASKA RESTU BUMI dalam hal ini yang menandatangani kontrak kerja sama dengan PT BINTAN BANGUN KARYA adalah saksi IMAM PUTRA RIARDI dalam proyek penimbunan tanah aluminium electrolitic. Adapun lingkup pekerjaan proyek tersebut adalah konstruksi penimbunan dan perataan area milik PT BINTAN ALUMINA INDONESIA. Waktu pelaksanaan kontrak adalah 8 (delapan) bulan dimulai tanggal 2 Februari 2023 sampai 30 Oktober 2023;
• Bahwa berdasarkan data pada aplikasi SIDJP, semua SPT tersebut ditandatangani oleh terdakwa FENDI yang menjabat sebagai komisaris PT ARTHASKA RESTU BUMI sehingga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan PT. ARTHASKA RESTU BUMI adalah terdakwa FENDI;
• Bahwa terhadap PT ARTHASKA RESTU BUMI pernah diterbitkan Surat Teguran sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan PT ARTHASKA RESTU BUMI periode tahun 2023. Berdasarkan data pada aplikasi SIDJP, berikut daftar Surat Teguran yang pernah diterbitkan terhadap PT ARTHASKA RESTU BUMI atas kewajiban perpajakan periode tahun 2023 :

• Bahwa selama tahun 2023 Wajib Pajak PT ARTHASKA RESTU BUMI hanya melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa PPN Masa Pajak November 2023 dan Desember 2023. Sedangkan Masa Maret 2023 sampai dengan Masa Oktober 2023 Wajib Pajak tidak lapor. Dari pelaporan SPT Masa PPN Masa Pajak November 2023 dan Desember 2023 diketahui bahwa Wajib Pajak melaporkan SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
• Bahwa selama tahun 2023 Wajib Pajak PT ARTHASKA RESTU BUMI telah menerbitkan Faktur Pajak dengan total Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 24.259.624.000  dan sudah memungut PPN sebesar Rp 2.668.558.640. Tetapi nilai PPN yang disetorkan oleh Wajib Pajak hanya sebesar Rp 335.303.578;
• Bahwa berdasarkan data Wajib Pajak PT ARTHASKA RESTU BUMI dan data lawan transaksi, data Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh Wajib Pajak dan telah dikreditkan oleh lawan transaksi adalah sebagai berikut :

• Bahwa Faktur Pajak yang telah dilaporkan :

• Bahwa atas Faktur Pajak tersebut belum disetorkan oleh Wajib Pajak, karena dalam pelaporan SPT masa PPN Wajib Pajak secara tidak berhak telah menggunakan Perhitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan, padahal sebenarnya Wajib Pajak tidak memiliki Pajak Masukan untuk diperhitungkan kembali tersebut;
• Bahwa berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), diketahui bahwa nilai Surat Setoran Pajak (SSP) PPN yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak PT ARTHASKA RESTU BUMI sebagai berikut :

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa FENDI yang mewakili Wajib Pajak PT ARTHASKA RESTU BUMI NPWP 41.871.148.7.214.000 Masa/Tahun Pajak Maret 2023 sampai dengan Desember 2023 mengalami kerugian pada pendapatan negara adalah :

• Bahwa jumlah kerugian negara yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah :

n Kerugian Pada Pendapatan Negara

TersangkSehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

• • • • Bahwa Pajak terutang yang kurang dibayar sebesar Rp. 2.323.255.062 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu enam puluh dua rupiah) sehingga sesuai dengan Pasal 44B ayat (2) UU KUP sanksi administratif yang masih harus dibayar sebesar Rp 6,969,765,186 (enam miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah)
      • Bahwa Terdakwa FENDI pada tanggal 16 Desember 2025, telah melakukan pembayaran pokok kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 113.005.768 (seratus tiga belas juta lima ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) dengan NTPN C16C3307RHQPAG58 pada tanggal 9 Desember 2025. Pembayaran tersebut dilakukan atas nama FENDI NIK 2172041810800001 bukan atas nama ARTHASKA RESTU BUMI NPWP 0418711487214000
      • Sehingga total Kerugian Pada Pendapatan Negara sebesar Rp. 9.180.014.480 (Sembilan miliar serratus delapan puluh juta empat belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah)

-------------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana tetah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. --------------------------------------------------------------------------------

Tanjungpinang, 28 April 2026

JAKSA PENUNTUT UMUM

JUPRIZAL, S.H.,M.H

JAKSA MADYA / 198102122006031001

SARI RAMADHANI LUBIS, S.H.

JAKSA PRATAMA / NIP. 199104022015022003

VERDINAN PRADANA, S.H

AJUN JAKSA / NIP. 19951006 201902 1 004