Bahwa ia Terdakwa AFRIANOLA WISNU BRATA, S. Sos Bin BASAR BASIR selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: KPTS.242/BKPSDM-PMI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 berikut terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, bersama HENDRA Bin RAUF MAJANG (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masa jabatan Mei 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/I/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/I/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga jalan Istana Robat Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, pasal 2, Pasal 3 angka (2) dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”. --

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bagian umum pada sekretariat Kabupaten Lingga melaksanakan kegiatan belanja bahan bakar minyak (BBM) transportasi laut dan sungai bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lingga tahun 2022, total anggaran sebesar Rp.3.102.572.500,- (tiga miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian yaitu :

• Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 21.01/DPA/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 menetapkan anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.900.787.500,- (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan;
• Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 21.01/DPPA/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 menambah anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.2.201.785.000,- (dua miliar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: KPTS.242/BKPSDM-PMI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 terdakwa ditetapkan selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, selanjutnya dari jabatan terdakwa tersebut pada akhir tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 terdakwa ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini terdakwa melaksanakan pengelolaan anggaran kegiatan diantaranya melaksanakan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, BBM digunakan untuk mobilitas jenis kapal operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris daerah Lingga, sebagaimana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu :

• 1. 1. 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
        2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
        3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
        4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
        5. Menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM-TU);
        6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang meniadi tanggungjawabnya;
        7. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
        8. Menandatangani Pakta Integritas;
        9. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan/kendala dalam pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA);
        10. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah bidang tugasnya;
        11. Melakukan pembinaan program/ kegiatan yang berada pelaksanaan dalam kewenangannya;
        12. Melaksanakan tugas-tugas selaku PPK dalam pengadaan barang/jasa yang terdiri dari:
• Menyusun Perencanaan Pengadaan;
• Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
• Menetapkan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK;
• Menetapkan rancangan kontrak;
• Menetapkan HPS;
• Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
• Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
• Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
• Mengendalikan Kontrak;
• Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
• Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.

• Bahwa pada bulan Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor: 01/SETDA/KPA/KPA.UM/I/2022 tanggal 14 Januari 2023 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggan 2022, terdakwa menetapkan saksi GUSRIADI selaku PPTK, selanjutnya pada bulan Mei 2022 terdakwa melakukan pergantian pelaksana PPTK dari saksi GUSRIADI kepada saksi HENDRA Bin RAUF MAJANG berdasarkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Nomor: 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/I/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/I/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.

• Bahwa pada tahun 2022 terdakwa untuk melaksanakan kegiatan Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai dengan ini terdakwa menetapkan Sub Penyalur BBM yaitu :

1. Kios BBM Dua Saudara selaku pemilik atas nama ZAKARIA merupakan Sub Penyalur BBM terdaftar di Kabupaten Lingga berdasarkan Keputusan Bupati Lingga Nomor : 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga, dengan ini melakukan perikatan bersama terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian yaitu :

1. Surat Perjanjian Nomor: 06/SP/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
2. Surat Perjanjian Nomor: 20/ SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional & Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

1. Kios BBM Berkat pemilik atas nama DJOHARI merupakan Sub Penyalur BBM terdaftar di Kabupaten Lingga berdasarkan surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 631/KPTS/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penunjukan Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu (JBT) dan Jenis Khusus Penugasan (JBKP) di Wilayah Kabupaten Lingga dengan ini melakukan perikatan bersama terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian yaitu Surat Perjanjian Nomor: 03/SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

1. Kios BBM Anugrah Jaya pemilik atas nama RAMLI, belum terdaftar sebagai Sub Penyalur BBM di Kabupaten Lingga, dengan ini melakukan perikatan bersama terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian yaitu :

1. Surat Perjanjian Nomor: 07/SP/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga;
2. Surat Perjanjian Nomor: 20/ SP/V/2022 Tanggal 04 Mei 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

1. PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI) selaku Direktur bernama MAIRIZAL, bukan bergerak di bidang usaha bahan bakar minyak, dengan ini  melakukan perikatan bersama terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga.

• Bahwa untuk kegiatan penyaluran BBM dimaksud pada periode bulan Januari 2022 s/d bulan April 2022 terdakwa dibantu oleh PPTK yaitu saksi GUSRIADI selanjutnya setelah adanya mutasi atau pergantian pada periode bulan Mei 2022 s/d bulan Desember 2022 digantikan oleh saksi HENDRA, adapun pelaksanaannya sebagai berikut:

PERIODE JANUARI 2022 S/D APRIL 2022

1. Kerjasama dengan Kios BBM Anugerah Jaya, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa sekira pada akhir tahun 2021 atau sekira di pada bulan Januari 2022 saksi DEDY FADLY merupakan anak kandung dari RAMLI bekerja selaku honorer di Kantor Bidang Umum Sekretariat Kabupaten Lingga bertugas sebagai supir istri Bupati Lingga untuk di wilayah Dabo, dimana saksi DEDY sudah mengenal saksi GUSRIADI mereka bertemu di kantor Bupati pada bagian umum di Daik lingga, hal ini saksi GUSRIADI mengetahui ayahnya DEDY merupakan pemilik Kios BBM, pada kesempatan itu saksi GUSRIADI atas perintah terdakwa menawarkan kepada saksi DEDY agar ayahnya sebagai penyedia BBM untuk kapal, dalam pembicaraannya agar saksi DEDY dapat membantu perkerjaan saksi GUSRIADI selaku PPTK menyiapkan minyak ke kapal mobilitas pimpinan daerah Kabupaten Lingga, adapun setiap pengisian kapal dalam sehari memerlukan 250 (dua ratus lima pulu) liter jenis BBM pertalite, sehingga disepakati kebutuhan BBM tersebut dijual oleh Kios BBM Anugerah Jaya perliternya seharga Rp 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) dan terhadap teknis kegiatannya dilakukan pengisian di Kios BBM Anugerah Jaya di wilayah Penuba Kabupaten Lingga dengan kapal bernama ABIL STAR dan LINGGA PERKASA.
• Bahwa sekira bulan Februari 2022 setelah adanya pelaksanaan kegiatan pengisian BBM, melalui saksi DEDY mengajukan nota tagihan kepada saksi GUSRIADI, selanjutnya saksi GUSRIADI menyerahkan kepada saksi DEDY berupa dokumen kegiatan Belanja BBM dan setelah dipelajari oleh saksi DEDY nilai dan besaran rupiahnya tidak sesuai jumlah dari nota yang saksi DEDY ajukan, sehingga saksi DEDY menolak dokumen-dokumen dimaksud, dari bujuk rayu oleh saksi GUSRIADI kepada saksi DEDY dan meyakinkan hal itu tidak akan menjadi masalah oleh karena saksi DEDY merupakan bawahan dari saksi GUSRIADI sehingga saksi DEDY menerima dokumen pencairan Belanja BBM yang tidak sesuai dengan nota yang diajukan saksi DEDY untuk ditandatangani oleh ayahnya yaitu saksi RAMLI, berdasarkan perintah terdakwa dengan ini saksi GUSRIADI meminta kepada saksi DEDY terkait nilai uang lebih diluar jumlah nota tagihan pembelian minyak setelah ditransfer ke rekening saksi RAMLI akan diambil kembali oleh saksi GUSRIADI, selanjutnya uang tersebut untuk diserahkan kembali kepada terdakwa, mendengar hal itu saksi DEDY menyetujuinya sehingga dokumen-dokumen yang diterima diserahkan ke saksi RAMLI untuk ditandatangani.
• Bahwa adapun dokumen lampiran Surat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan nilai nota pembelian minyak atas perintah terdakwa dan saksi GUSRIADI kepada saksi ELVA SUSANTI selaku pegawai tidak tetap pada bagian umum membuatkan dokumen pencairan dimaksud yaitu:
• Faktur
• Ringkasan kontrak
• Surat pesanan
• Surat Perintah Kerja (SPK)
• Kwitansi
• Berita Acara Pemeriksaan Administratif
• Berta Acara Pemeriksaan Pekerjaan
• Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
• Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan
• Berita Acara Penerima Barang
• Berita Acara Pembayaran

Bahwa masing-masing surat dimaksud melalui saksi RISKY ADE SUMANTRI selaku bendahara pembantu pengeluaran membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh terdakwa selanjutnya di verfikasi oleh saksi EDI YANTO selaku Pejabat penatausahaan Keuangan SKPD dan terhadap dokumen-dokumen surat pertanggungjawaban atas nama KIOS BBM Anugerah Jaya diserahkan kepada RAMLI untuk ditandatangani dan setelah surat-surat dimaksud ditandatangani, melalui Bendara Umum Daerah menerbitkan surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dilakukan pembayaran melalui via transfer Bank kepada pemilik rekening Kios BBM yaitu atas nama RAMLI.

• Bahwa sekira pada awal bulan Februari 2022 atas perintah terdakwa saksi GUSRIADI menghubungi saksi DEDY bahwa pembayaran Belanja BBM telah ditransfer ke rekening saksi RAMLI, hal ini berdasarkan dokumen SP2D dan rekening koran Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening : 821-21-50575 atas nama RAMLI dengan uraian sebagai berikut :

• Bahwa terhadap uang yang telah dikeluarkan dari rekening saksi RAMLI dan diterima oleh saksi GUSRADI diluar nota belanja BBM yaitu :

• Penarikan tanggal 18 Februari 2022 diluar pembayaran minyak Sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi DEDY menyerahkan secara tunai kepada saksi GUSRIADI selanjutnya atas perintah terdakwa saksi GUSRIADI gunakan untuk melakukan penyetoran ke kas daerah atas permasalahan temuan BPK RI dalam hal ini bagian umum harus mengembalikan kelebihan penggunaan anggaran diluar pagu belanja BBM laut dan sungai dan telah dibayarkan melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lingga Bank Riau Kepri nomor rekening 1740200001 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• Penarikan tanggal 18 Februari 2022 diluar pembayaran minyak sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 Februari 2022 saksi DEDY menyerahkan secara tunai kepada saksi GUSRIADI untuk diserahkan kepada terdakwa;
• Penarikan tanggal 7 Maret 2022 diluar pembayaran minyak sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saksi DEDY menyerahkan secara tunai kepada saksi GUSRIADI untuk diserahkan kepada terdakwa;
• Penarikan tanggal 7 Maret 2022 diluar pembayaran minyak sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas perintah terdakwa saksi GUSRIADI meminta kepada saksi DEDY untuk membayarkan hutang terdakwa kepada pemilik Speed kapal bernama Bang AZA;
• Penarikan tanggal 7 Maret 2022 diluar pembayaran minyak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saksi DEDY menyerahkan secara tunai kepada saksi GUSRIADI untuk diserahkan kepada terdakwa.

• Bahwa dari seluruh jumlah uang yang telah diterima pada rekening RAMLI diluar dari pembayaran nota pembelian minyak dan diluar penyisihan uang untuk terdakwa melalui saksi GUSRIADI diperoleh sisa pada rekening milik saksi RAMLI merupakan bagian keuntungan untuk saksi DEDY dan saksi RAMLI yaitu sebesar Rp.38.470.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

1. Kerjasama dengan Kios BBM Berkat, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa sekira bulan Januari 2022 terdakwa mendatangi Kios BBM Berkat milik saksi DJOHARI beralamat di Sungai Lumpur Kabupaten Lingga, terdakwa menemui saksi ANDI PRATAMA merupakan menantu dari saksi DJOHARI, adapun dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan kerjasama dengan ANDI PRATAMA bahwa terhadap kegiatan belanja BBM Laut dan sungai untuk disalurkan ke kapal mobilitas pimpinan daerah dengan ini terhadap minyak tidak perlu di salurkan namun sebagai bentuk kerjasamanya kios BBM berkat hanya menandatangani dokumen pertanggungjawaban guna untuk dapat mencairkan anggaran kegiatan belanja dimaksud dan sebagaimana kerjasama dilaksanakan Kios BBM Berkat memperoleh keuntungan sebesar 3 % (tiga persen) setiap pencairan, dari penawaran kerjasama terdakwa tersebut saksi ANDI PRATAMA dan saksi DJOHARI sepakat untuk dilaksanakan sesuai arahan terdakwa.
• Bahwa sebagaimana pelasanaannya setelah dilakukan pencairan ke rekening milik saksi DJOHARI maka nantinya terdakwa akan memebritahukan selanjutnya setiap uang yang masuk kerekening milik saksi DJOHARI dikurangkan 3 % (tiga persen) untuk keuntungan Kios BBM Berkat dan terhadap sisanya diserahkan kepada terdakwa secara tunai dengan ini saksi ANDI PRATAMA menyetujuinya.     
• Bahwa untuk melaksanakan rencana terdakwa dengan ini terdakwa memerintahkan kepada saksi RISKY ADE SUMANTRI selaku bendahara pembantu pengeluaran untuk melaksanakan penerbitan surat-surat pertanggungjawaban kegiatan belanja BBM laut dan sungai untuk kerjasama dengan Kios BBM Berkat.
• Bahwa selanjutnya melalui saksi RISKY ADE SUMANTRI membuatkan lampiran SPP dan SPM berupa surat-surat untuk ditandatangani oleh Kios BBM Berkat yaitu saksi DJOHARI, dalam hal ini saksi RISKY telah memperoleh petunjuk dan tata cara dari saksi ANDI PRATAMA guna memalsukan tandatangan saksi DJOHARI pada lembaran pemilik kios BBM Berkat, selanjutnya saksi RISKY juga membuat cap stempel bertuliskan Kios BBM Berkat Sungai Lumpur untuk dipergunakan setelah memalsukan tandatangan saksi DJOHARI, selanjutnya dokumen dimaksud ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi GUSRIADI selaku PPTK untuk diusulkan penerbitan SP2D.
• Bahwa adapun surat-surat yang telah dipalsukan tandatangan dan dibubuhi stempel Kios BBM Berkat yaitu :

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Pesanan;
3. Kwitansi;
4. Faktur;
5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaaan;
7. Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan dan lampiran;
8. Berita Acara Pemabayaran.   

• Bahwa berdasarkan dokumen SP2D belanja BBM laut dan sungai dan rekening koran Bank Riau Kepri atas nama DJOHARI nomor rekening : 125-21-12664 diperoleh dana tranasfer masuk ke rekening milik saksi DJOHARI yaitu:

• Bahwa setelah adanya penarikan dari rekening saksi DJOHARI, melalui saksi ANDI PRATAMA menyerahkan secara tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.182.118.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) setelah dikurangkan dari keuntungan 3 % (tiga persen) untuk kios BBM Berkat.
• Bahwa dari sejumlah uang diterima terdakwa sebesar Rp.182.118.000,- (seratus delapan puluh dua juta seratus delapan belas ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

PERIODE MEI 2022 S/D DESEMBER 2022

1. Kerjasama dengan Kios BBM Anugerah Jaya, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa sekira pada awal bulan Mei tahun 2022 setelah adanya pergantian PPTK dari saksi GUSRIADI kepada saksi HENDRA, dengan ini saksi HENDRA bertemu dengan saksi DEDY di kantor Bagian Umum, pada pertemuan itu saksi HENDRA menyampaikan bahwa dirinya yang menggantikan saksi GUSRIADI untuk Belanja BBM, dalam hal ini sebagaimana kegiatan Belanja BBM tersebut saksi HENDRA meminta kepada saksi DEDY pelaksanannya BBM tidak perlu disalurkan ke kapal akan tetapi sebagaimana anggaran BBM tetap di cairkan dengan cara di transfer ke rekening milik saksi RAMLI dan terhadap dokumen pertanggungjawabannya akan dibuatkan seolah-olah ada nota pembelian minyak dan terhadap uang ditransfer  ke rekening saksi RAMLI nantinya ditarik kembali dan diserahkan kepada saksi HENDRA untuk diserahkan ke terdakwa, sebagaimana penjelasan saksi HENDRA dimaksud awalnya saksi DEDY menolak ajakan tersebut namun atas desakan dan rayuan saksi HENDRA saksi DEDY menyetujui ajakannya dalam pernyatannya saksi HENDRA mengatakan bilamana ada permasalahan di kemudian hari saksi HENDRA akan bertanggungjawab, setelah meyakinkan saksi DEDY menyetujui penawaran kerjasama dari saksi HENDRA tersebut.
• Bahwa beberapa hari kemudian atas kesepakatan tersebut oleh karena tidak ada minyak yang disalurkan, dari kerjasama tersebut diawal saksi HENDRA meminjam uang kepada saksi DEDY nantinya saksi HENDRA akan mengembalikan semua uang pinjamannya setelah anggaran kegiatan Belanja BBM dapat di realisasikan pada bulan Oktober tahun 2022, adapun pinjaman uang tersebut berdasarkan catatan perincian milik saksi DEDY sebagaimana hutang saksi HENDRA dituangkan pada lembaran kwitansi sebagai berikut:

• Bahwa dari seluruh pinjaman saksi HENDRA sejumlah Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi DEDY secara tunai kepada saksi HENDRA.
• Bahwa pada bulan Oktober 2022 anggaran belanja BBM Laut dan sungai telah tersedia, saksi HENDRA memerintahkan saksi RISKY ADE SUMANTRI dan saksi ELVA SUSANTI untuk mempersipkan surat-surat guna ditandatangani pihak Kios BBM Anugerah Jaya yaitu saksi RAMLI sebagai lampiran pertanggungjawaban untuk digunakan sebagai lampiran penerbitan SPP dan SPM sebagai usulan penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah, adapun dokumen dibuat seolah-olah adanya pembelian BBM yaitu:

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Pesanan;
3. Berita Acara Pernyataan Selesai Perkerjaan;
4. Beirta Cara Pembayaran;
5. Surat Pesanan;
6. Kwitansi;
7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
8. Berita Acara Penyerahan Pekerjaaan.

• Bahwa setelah surat tersebut dibuat oleh saksi RISKY ADE SUMANTRI dan saksi ELVA SUSANTI dengan ini diserahkan kepada saksi HENDRA untuk diserahkan kembali ke saksi DEDY agar ditandatangani oleh saksi RAMLI dan di berikan cap stempel Kios BBM Anugerah Jaya, selanjutnya surat-surat tersebut digunakan oleh saksi RISKY ADE SUMANTRI sebagai lampiran SPP dan SPM setelah ditandatangani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi HENDRA selaku PPTK kemudian di usulkan kepada Bendahara Umum Daerah guna penerbitan SP2D.
• Bahwa berdasarkan data SP2D kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai bulan Oktober dan data rekening koran Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening : 821-21-50575 atas nama RAMLI adapun aliran dana yang masuk ke rekening RAMLI dengan perincan sebagai berikut :

• Bahwa pada bulan Oktober 2022 setelah diterima di rekening milik saksi RAMLI totalnya sejumlah Rp.626.040.000,- (enam ratus dua puluh enam juta empat puluh ribu rupiah), saksi HENDRA menghubungi saksi DEDY mengatakan uang kegiatan belanja BBM telah ditransfer, untuk nantinya saat penarikan dikurangkan dengan pinjaman uang oleh saksi HENDRA totalnya sejumlah Rp.321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), setelah saksi DEDY menyisihkan sejumlah hutang tersebut dari sisanya sebesar Rp.305.040.000,- (tiga ratus lima juta empat puluh ribu rupiah) seluruhnya secara tunai diserahkan oleh saksi DEDY kepada saksi HENDRA dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi HENDRA tidak sesuai dengan peruntukkannya. 

• Bahwa sekira bulan Desember 2022 saksi HENDRA memberitahukan saksi DEDY terkait Belanja BBM laut dan sungai telah mengirinkan kembali sejumlah uang ke rekening saksi RAMLI hal ini berdasarkan SP2D No : 001160/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp.90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2022 saksi RAMLI melakukan penarikan dana pada rekening sebesar Rp.90.710.000,- (sembilan puluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dari sejumlah uang tersebut saksi DEDY menyerahkan seluruhnya secara tunai ke saksi HENDRA dan dipergunakan oleh terdakwa bersama saksi HENDRA tidak sesuai dengan peruntukkannya.

1. Kegiatan kerjasama dengan Kios BBM Berkat, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa terdakwa melanjutkan kegiatan belanja BBM laut dan sungai setelah adanya pengesahan DPPA, sebagaimana kegiatan kerjasama dengan kios BBM berkat terdakwa lakukan sama halnya dengan periode sebelumnya, melakukan pengajuan pembayaran ke Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan bukti dukung yang telah di palsukan, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi ANDI PRATAMA untuk melakukan penarikan uang yang telah ditransfer sesuai dengan nilai yang tercantum pada SP2D.
• Bahwa melalui saksi RISKY ADE SUMANTRI membuatkan lampiran SPP dan SPM berupa surat-surat untuk ditandatangani oleh Kios BBM Berkat yaitu saksi DJOHARI, dalam hal ini saksi RISKY telah memperoleh petunjuk dan tata cara dari saksi ANDI PRATAMA guna memalsukan tandatangan saksi DJOHARI pada lembaran pemilik kios BBM Berkat, selanjutnya saksi RISKY juga membuat cap stempel bertuliskan Kios BBM Berkat Sungai Lumpur untuk dipergunakan setelah memalsukan tandatangan saksi DJOHARI, selanjutnya dokumen dimaksud ditandatngani oleh terdakwa selaku KPA dan saksi HENDRA selaku PPTK untuk diusulkan ke Bendahara Umum Daerah dalam penerbitan SP2D .
• Bahwa adapun surat-surat yang telah dipalsukan tandatangan dan dibubuhi stempel Kios BBM Berkat yaitu :

1. Surat Perintah Kerja;
2. Surat Pesanan;
3. Kwitansi;
4. Faktur;
5. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
6. Berita Acara Penyerahan Pekerjaaan;
7. Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan dan lampiran;
8. Berita Acara Pemabayaran

• Bahwa berdasarkan dokumen SP2D belanja BBM laut dan sungai dan dokumen rekening koran pada rekening Bank Riau Kepri atas nama DJOHARI nomor rekening : 125-21-12664 sejak bulan November 2022 sampai dengan Desember 2022 menerima dana kegiatan belanja BBM laut dan sungai tanpa pembelian BBM yaitu :

• Bahwa setelah adanya penarikan dari rekening saksi DJOHARI, melalui saksi ANDI PRATAMA menyerahkan secara tunai kepada terdakwa sejumlah Rp.367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) setelah dikurangkan dari keuntungan 3 % (tiga persen) untuk kios BBM Berkat.
• Bahwa sebagaimana terhadap keuntungan terdakwa sebesar Rp.367.734.300,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang pribadinya kepada saksi HERIYANTO Als ASENG dengan perincian:

• Pada waktu yang tidak dapat diingat kembali secara tunai sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh juta rupiah);
• Pada tanggal 4 November 2022 melalui Transfer Bank diterima oleh saksi HARIYANTO Als ASENG pada rekening Bank Riau Nomor rekening 125150070 atas nama HARIYANTO sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
• Pada tanggal 13 Desember 2022 melalui Transfer Bank diterima oleh saksi HARIYANTO Als ASENG pada rekening Bank BNI Nomor rekening 3263696969 atas nama HARIYANTO sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Total pelunasan hutang pribadi terdakwa kepada saksi HARIYANTO Als ASENG sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sebagaimana sisanya sejumlah Rp.92.734.300,- (sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

1. Kegiatan kerjasama dengan Kios BBM dua saudara, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa terdakwa selaku KPA telah mengesahkan proses pencairan anggaran BBM laut dan sungai tahun 2022 sebagaimana SP2D yang diterbitkan Bagian Umum sekretariat Kabupaten Lingga untuk pembayaran BBM Transportasi Laut dan Sungai pada Kios Dua Saudara tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, dengan total pembayaran sebesar Rp.1.231.120.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

• Nota penjualan yang dibuat oleh Kios Dua Saudara telah disesuaikan dengan faktur yang dibuat oleh saksi RISKY selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu adanya perbedaan, adapun Nota yang dimiliki oleh saksi ZAKARIA selaku pemilik Kios BBM Dua Saudara yaitu :

• Bahwa Transaksi pembelian yang dilakukan Bagian Umum Setda Kabupaten Lingga pada Kios Dua Saudara tidak sesuai dengan keadaan Nota yang dimiliki saksi ZAKARIA selaku pemilik Kios BBM Dua Saudara dan telah diserahkan kepada saksi RISKY selaku bendahara pengeluaran pembantu, adapun Nota belanja BBM yang digunakan oleh saksi RISKY untuk usulan SP2D lebih banyak sehingga mengakibatkan selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.357.067.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

1. Kegiatan kerjasama dengan PT. Mitra Selayang Indonesia (MSI) , dilakukan dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat kembali saksi HENDRA melaporkan kepada terdakwa sebagaimana kegiatan belanja BBM diperlukan sub penyalur lain atau penyedia lain untuk dapat membantu pinjaman dana, atas hal tersebut terdakwa meminta kepada saksi HENDRA untuk mencari pihak yang bisa membantu melanjutkan kegiatan belanja BBM dengan tujuan untuk mencari keuntungan, melalui saksi RISKY ADE SUMANTRI dan saksi HENDRA menemui saksi MAIRIZAL selaku Direktur PT. Mitra Selayang Indonesia merupkan perusahaan bergerak dibidang usaha barang dan jasa, atas pertemuan tersebut saksi HENDRA menawarkan kerjasama yaitu PT. Mitra Selayang Indonesia membiayai kegiatan belanja BBM Laut dan Sungai dengan profit keuntungan atas pembiayaan sebesar 10 ?ri jumlah peminjaman dana, dari kerjasama dimaksud saksi MAIRIZAL menyetujui, selanjutnya terdakwa melakukan perjanjian kerjasama dengan saksi MAIRIZAL dengan mekanisme seperti kerjasama degan Sub Penyalur Kios BBM, adapun surat perjanjian ditandatangani oleh terdakwa dan saksi MAIRIZAL pada Surat Perjanjian Nomor : 035/SP/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Penyediaan Bahan Bakar Minyak Speedboat Sekretariat Kabupaten Lingga.
• Bahwa sebagaimana pelaksanaannya sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 sesuai catatan rekapan BBM Pemkab Lingga kegiatan sebagaimana dana yang telah dibiayai di awal oleh saksi MAIRIZAL kepada terdakwa dan saksi HENDRA melalui saksi RISKY ADE SUMANTRI yaitu :

• Bahwa sebagaimana atas pembiayaan diawal oleh saksi MAIRIZAL dengan ini diterima oleh saksi RISKY selanjutnya di serahkan kepada saksi HENDRA dipergunakan tidak sesuai peruntukkannya.
• Bahwa atas perintah terdakwa dan saksi HENDRA kepada saksi RISKY dengan membuat dokumen pencairan, berupa Surat Pertanggungajawaban (SPJ) yang telah dipalsukan yaitu :

• Faktur
• Ringkasan kontrak
• Surat pesanan
• Surat Perintah Kerja (SPK)
• Kwitansi
• Berita Acara Pemeriksaan Administratif
• Berta Acara Pemeriksaan Pekerjaan
• Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
• Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan
• Berita Acara Penerima Barang
• Berita Acara Pembayaran, setelah dokumen-dokumen ini selesai dikerjakan dan diverifikasi bagian keuangan maka saksi RISKY membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar).

• Bahwa selanjutnya terhadap dokumen-dokumen dimaksud di cap stempel  bertuliskan PT. Mitra Selayang Indonesia oleh saksi RISKY yang telah dibuatnya berupa :

• Surat Perintah Kerja
• Surat Pesanan
• Kwitansi
• Faktur
• Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
• Berita Acara Penyerahan Pekerjaan
• Berita Acara Pernyataan Selesai Pekerjaan
• Berita Acara Pembayaran

• Bahwa dari nilai pembiayaan oleh saksi MAIRIZAL adalah sebesar Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta juta rupiah) dengan ini sesuai perjanjian keuntungan untuk saksi MAIRIZAL adalah 10 % (sepuluh persen) maka untuk keuntungan saksi MAIRIZAL sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah), akan tetapi di saat terdakwa bersama saksi HENDRA dan saksi RISKY melakukan pengajuan pencairan anggaran melalui akun belanja BBM laut dan sungai dengan ini pengajuannya lebih dari yang diterima di rekening saksi MAIRIZAL, berdasarkan dokumen SP2D dan bukti rekening koran rekening milik saksi MAIRIZAL yaitu:

• Bahwa dari nilai uang yang diterima di rekening milik saksi MAIRIZAL sebesar Rp.304.560.000,- (tiga ratus empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan pembiayaan awal sebesar Rp 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta juta rupiah) terdapat sisa di rekening saksi MAIRIZAL  yaitu  sebesar Rp.107.560.000,- (seratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dikurangkan dengan keuntungan saksi MAIRIZAL 10 % yaitu sebesar Rp.19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan terdapat sisa sebesar Rp.87.860.000,- (delapan puluh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dikelola oleh saksi RISKY dan saksi HENDRA dengan perincian sebagai berikut :

• Bahwa sebagaimana perbuatan terdakwa dan saksi HENDRA bertentangan dengan :

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerangkan “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Pasal 18 Ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menerangkan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;
3. Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan :

Ayat (1) “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti lengkap yang sah”

Ayat (2) “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”

• Bahwa atas perbuatan terdakwa AFRIANOLA WISNU BRATA, S. Sos Bin BASAR BASIR selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan tugasnya dari tahun 2022 bersama HENDRA Bin RAUF MAJANG selaku PPTK pada bulan Mei 2022  yang telah melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan dana Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 total sebesar Rp.3.102.572.500,- (tiga miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah), diperoleh kerugian keuangan Negara Cq Keuangan Daerah sebesar Rp.2.064.917.500,- (dua milyar enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) atau setidak-tidanya sejumlah tersebut, sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: R-311/L.10/H.VI/09/2023 tanggal 06 September 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Terhadap Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.P jo pasal 64 ayat (1) K.U.H.P ---------------------------------------------------------------------

SUBSIDIAIR

------- Bahwa ia Terdakwa AFRIANOLA WISNU BRATA, S. Sos Bin BASAR BASIR selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: KPTS.242/BKPSDM-PMI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 berikut terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, bersama HENDRA Bin RAUF MAJANG (diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masa jabatan Mei 2022 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : 02/SETDA/KPA.UM/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/I/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 03/SETDA/KPA.UM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/SETDA/KPA.UM/I/2022 tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kantor Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga jalan Istana Robat Daik Kabupaten Lingga Kepulauan Riau atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 1, pasal 2, Pasal 3 angka (2) dan Pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, beberapa  perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” .-------------------------------------------

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

• Bahwa Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bagian umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga melaksanakan kegiatan belanja bahan bakar minyak (BBM) transportasi laut dan sungai bersumber dari anggaran APBD Kabupaten Lingga tahun 2022, total anggaran sebesar Rp.3.102.572.500,- (tiga miliar seratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian yaitu:

• Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 21.01/DPA/I/2022 Tanggal 10 Januari 2022 menetapkan anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.900.787.500,- (sembilan ratus juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan;
• Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Nomor: 21.01/DPPA/X/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 menambah anggaran kegiatan dimaksud sebesar Rp.2.201.785.000,- (dua miliar dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lingga Nomor: KPTS.242/BKPSDM-PMI/IX/2019 tanggal 30 September 2019 terdakwa ditetapkan selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga, selanjutnya dari jabatan terdakwa tersebut pada akhir tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor : 682/KPTS/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022 terdakwa ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini terdakwa melaksanakan pengelolaan anggaran kegiatan diantaranya melaksanakan kegiatan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Transportasi Laut dan Sungai pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2022, BBM digunakan untuk mobilitas jenis kapal operasional Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Lingga, sebagaimana tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu :
  1. 1. 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
        2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
        3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
        4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan;
        5. Menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM-TU);
        6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang meniadi tanggungjawabnya;
        7. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
        8. Menandatangani Pakta Integritas;
        9. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan/kendala dalam pelaksanaan pekerjaan kepada Pengguna Anggaran (PA);
        10. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah bidang tugasnya;
        11. Melakukan pembinaan program/ kegiatan yang berada pelaksanaan dalam kewenangannya;
        12. Melaksanakan tugas-tugas selaku PPK dalam pengadaan barang/jasa yang terdiri dari:

• Menyusun Perencanaan Pengadaan;
• Melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
• Menetapkan Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK;
• Menetapkan rancangan kontrak;