Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
3/Pid.Pra/2023/PN Tpg PT. Jatim Perkasa Lines Kapala Staf Angkatan Laut RI Minutasi
Tanggal Pendaftaran Rabu, 17 Mei 2023
Klasifikasi Perkara Lain-lain
Nomor Perkara 3/Pid.Pra/2023/PN Tpg
Tanggal Surat Senin, 15 Mei 2023
Nomor Surat 1
Pemohon
NoNama
1PT. Jatim Perkasa Lines
Termohon
NoNama
1Kapala Staf Angkatan Laut RI
Kuasa Hukum Termohon
Petitum Permohonan

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1.    Bahwa Pemohon adalah Pemilik Kapal CB Pioner 88 yang berlayar dari Batam ke Pelabuhan Kijang Pulau Bintan pada tanggal 17 April 2023 pada pukul 24.00 LT. Pejalanan tersebut sesuai dengan SPB (Surat Perintah Berlayar Nomor: SPB.IDBTM.0423.0000890 tanggal 17 April 2023) dari Syahbandar Batam beserta dokumen kapal dan kelengkapan kapal berupa:

1.1.    CB Pioner 88 (1 unit);
1.2.    Pasport WNA (13 buah);
1.3.    Muatan kapal : -kapal assist/workship (1 unit), -Buoy (4 unit), -Rantai Scrab + 15 ton;
1.4.    Seamans book (12 buah);
1.5.    Sertifikat Ahli Nautika tingkat III Manajemen (10 buah);
1.6.    Sertifikat Ketrampilan ABK (16 buah);
1.7.    Surat laut (1 unit);
1.8.    Surat ukur Internasional (1 unit) No. 3863/Ba;
1.9.    Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang (1 unit) No. AL.501/48/18/KSOP.Btm/2023;
1.10.    Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang (1 unit) No. AL.501/48/17/KSOP.Btm/2023;
1.11.    Sertifikat keselamatan radio kapal barang (1 unit) No. AL.601/15/16/KSOP.Btm/2023;
1.12.    Sertifikat Nasional pencegahan pencemaran dari kapal (1 unit) No. AL.601/48/18/KSOP.Btm/2023;
1.13.    Sertifikat Nasional system anti teriritip (1 unit) No. AL.601/22/1/KSOP.Btm/2023;
1.14.    Minimum safe meaning document (1 unit) No. AL.527/19/6/KSOP.Btm/2023;
1.15.    Sertifikat Garis muat internasional (1 unit) No. 038095;
1.16.    Sertifikat klasifikasi lambung (1 unit) No. 056137;
1.17.    Sertifikat klasifikasi mesin (1 unit) No. 029084;
1.18.    Re-Inspection certificate (1 unit) No. 009-2.06/2022.MD;
1.19.    Re-Inspection certificate (1 unit) No. 009.06/2022.MD;
1.20.    Certificate (1 unit) No. 77-66-2022. MD;
1.21.    Fire Extinguisher Spesification (1 unit) No. 009.06.2022. MD;
1.22.    Breathing Apparatus Spesification (1 unit) No. 009.06.2022. MD;
1.23.    Co2 Sistem Spesification (1 unit) No. 009.06.2022. MD;
1.24.    Rekomendasi izin stasiun Radio kapal Laut (1 unit) No. NV.101/01/0648-x/DV.2016;
1.25.    Persetujuan pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri (1 unit) No. AL.208/2000/22360/20180/22;
1.26.    Persetujuan pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri (1 unit) No. AL.103/2000/251617/234856/23;
1.27.    Sertifikat Kapal yang dimiliki/dioperasikan oleh Perusahaan Angkutan Laut (1 unit) No. AL.005/2000/2376/2298/16;
1.28.    Ship Particulary (1 unit) No. 4025;
1.29.    Grosse Akta (1 unit) No. 4025;
1.30.    Imo Resolution (1 unit) No. 8693152;
1.31.    Replacement Batterey Report sart (1 unit) No.0601164;
1.32.    Marine equipment-safety equipment (1 unit) No. 0605778;
1.33.    Surat Keterangan (1 unit);
1.34.    Surat izin Perusahaan Salvage dan Pekerjaan (1 unit) BXXXIV-49/GM.77;
1.35.    Perjanjian Kerja Laut (1 Unit);
1.36.    Pengesahan awak Kapal (1 Unit) SL019.IDBTM.0722.001308;
1.37.    Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak (1 Unit) AL.602/174/19/DK/2022;
1.38.    Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara (1 Unit) AL.602/174/20/DK/2022;
1.39.    Dokumen Shipping License (1 unit) A115424.

2.    Bahwa perjalanan pelayaran Kapal CB Pioner 88 menuju Pelabuhan Kijang pulau Bintan adalah untuk kegiatan pengambilan alat grabing yang ada di Pelabuhan Kijang dan selanjutnya akan berangkat ke Pelabuhan Muntok Bangka Belitung untuk pengangkatan kerangka kapal MV. Pagaruyung 5 dalam rangka pembersihan alur pelayaran di selat Bangka sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara PT. Segara Tirta Nur Salvage dengan PT. Jatim Perkasa Salvage dan sesuai kontrak antara PT. Jatim Perkasa Salvage dengan PT. Jatim Perkasa Lines (Pemohon Praperadilan).

3.    Bahwa pada tanggal 18 April 2023 sebelum Kapal CB Pioner 88 sampai ke tujuan (Pelabuhan Kijang) Kapal CB Pioner 88 diperiksa KRI Sigaluh 857 pada pukul 06.00 LT di perairan antara Tanjung Uban dan Batam. Selanjutnya Kapal CB Pioner 88 ditarik ke pangkalan wilayah Lanal Bintan di Tanjung Uban. Kapal tiba di pangkalan wilayah Lanal Bintan pukul 18.00 LT.

4.    Bahwa sejak Kapal CB Pioner 88 ditarik tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023 tidak ada penyelesaian. Baru pada tanggal 21 April 2023 Pemohon dapat info bahwa berkas / dokumen, dan perlengkapan Kapal CB Pioner 88 yang diminta KRI Sigaluh 857 sudah diserahkan oleh KRI Sigaluh 857 ke Lanal Bintan tanpa dilengkapi Surat Perintah Penyitaan, dan Pemohon sebagai pemilik berkas / dokumen, dan perlengkapan Kapal CB Pioner 88 tidak diberikan tembusan sampai sekarang.
5.    Bahwa berdasarkan Pasal 38 KUHAP penyitaan hanya boleh dilakukan oleh penyidik dengan surat izin penyitaan dari atasan penyidik. Ternyata dalam penyitaan berkas / dokumen, dan perlengkapan Kapal CB Pioner 88 telah dilakukan Termohon tanpa dilengkapi surat perintah penyitaan. Sehingga Tindakan Termohon melakukan penyitaan tidak sah dan melanggar hukum.

6.    Bahwa disamping itu pula terdapat kesalahan yang dilakukan Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap Kapal CB Pioner 88 yang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP. Bahwa Kapal CB Pioner 88 tidak termasuk benda bergerak sebagaimana diatur Pasal 38 ayat (2) KUHAP, karena Kapal CB Pioner 88 masuk kategori benda tidak bergerak berdasarkan Undang-Undang No. 42 TAHUN 1999 tentang Fidusia Pasal 3, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 314 kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m3 ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak. Sehingga Kapal CB Pioner 88 tidak bisa dijadikan obyek sita. Karena itu penyitaan yang dilakukan terhadap Kapal CB Pioner 88 merupakan pelanggaran hukum sehingga penyitaan terhadap Kapal CB Pioner 88 tidak sah secara hukum.

7.    Bahwa Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap berkas / dokumen, dan perlengkapan Kapal CB Pioner 88 sebagaimana disebutkan pada posita poin nomor (1) diatas dilakukan secara melawan hukum dan dinyatakan tidak sah menurut hukum, karenanya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

8.    Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 42 TAHUN 1999 tentang Fidusia Pasal 3, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 314 kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m3 ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak. Bahwa kapal CB Pioner 88 yang dibawah Pemohon adalah kapal berukuran berat kotor 20 m3 ke atas sehingga termasuk benda tidak bergerak dan tidak bisa dijadikan obyek sita sebagamana Pasal 38 ayat (2) KUHAP.

9.    Bahwa akibat Tindakan hukum yang tidak sah dan melanggar hukum yang dilakukan Termohon, Pemohon telah menderita kerugian materiil yang nyata-nyata dialami Pemohon berupa:
a.    Gaji dan uang makan 12 orang ABK = Rp. 89.466.667,- (delapan puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
b.    Bahan bakar    Perhari @1 ton = Rp. 1.400.000 x 5 ton x 22 hari = Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah);
c.    Jasa kepelabuhanan     dan keagenan Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
d.    Kerugian atas obyek pekerjaan salvage perhari Rp. 300.000.000 x 22 hari = Rp.  6.600.000.000,- (enam milyar enam ratus juta rupiah);
e.    Kerugian atas terhambatnya kontrak kerjasama sebesar Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
Total kerugian atas penyitaan yang dilakukan Termohon sejak tanggal 18 April 2023 selama 22 hari adalah sebesar Rp. 7.421. 466.667,- (tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
10.    Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengadakan sidang Praperadilan atas Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan memberikan putusan sebagai berikut :

1.    Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2.    Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon atas dokumen kapal dan kelengkapan Kapal CB Pioner 88 berupa :
1.    CB Pioner 88 (1 unit);
2.    Pasport WNA (13 buah);
3.    Muatan kapal: -kapal assist/workship (1 unit),-Buoy (4 unit), -Rantai Scrab + 15 ton;
4.    Seamans book (12 buah);
5.    Sertifikat Ahli Nautika tingkat III Manajemen (10 buah);
6.    Sertifikat Ketrampilan ABK (16 buah);
7.    Surat laut (1 unit);
8.    Surat ukur Internasional (1 unit) No. 3863/Ba;
9.    Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang (1 unit) No. AL.501/48/18/KSOP.Btm/2023;
10.    Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang (1 unit) No. AL.501/48/17/KSOP.Btm/2023;
11.    Sertifikat keselamatan radio kapal barang (1 unit) No. AL.601/15/16/KSOP.Btm/2023;
12.    Sertifikat Nasional pencegahan pencemaran dari kapal (1 unit) No. AL.601/48/18/KSOP.Btm/2023;
13.    Sertifikat Nasional system anti teriritip (1 unit) No. AL.601/22/1/KSOP.Btm/2023;
14.    Minimum safe meaning document (1 unit) No. AL.527/19/6/KSOP.Btm/2023;
15.    Sertifikat Garis muat internasional (1 unit) No. 038095;
16.    Sertifikat klasifikasi lambung (1 unit) No. 056137;
17.    Sertifikat klasifikasi mesin (1 unit) No. 029084;
18.    Re-Inspection certificate (1 unit) No. 009-2.06/2022.MD;
19.    Re-Inspection certificate (1 unit) No. 009.06/2022.MD;
20.    Certificate (1 unit) No. 77-66-2022. MD;
21.    Fire Extinguisher Spesification (1 unit) No. 009.06.2022. MD;
22.    Breathing Apparatus Spesification (1 unit) No. 009.06.2022. MD;
23.    Co2 Sistem Spesification (1 unit) No. 009.06.2022. MD;
24.    Rekomendasi izin stasiun Radio kapal Laut (1 unit) No. NV.101/01/0648-x/DV.2016;
25.    Persetujuan pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri (1 unit) No. AL.208/2000/22360/20180/22;
26.    Persetujuan pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri (1 unit) No. AL.103/2000/251617/234856/23;
27.    Sertifikat Kapal yang dimiliki/dioperasikan oleh Perusahaan Angkutan Laut (1 unit) No. AL.005/2000/2376/2298/16;
28.    Ship Particulary (1 unit) No. 4025;
29.    Grosse Akta (1 unit) No. 4025;
30.    Imo Resolution (1 unit) No. 8693152;
31.    Replacement Batterey Report sart (1 unit) No.0601164 ;
32.    Marine equipment-safety equipment (1 unit) No. 0605778;
33.    Surat Keterangan (1 unit);
34.    Surat izin Perusahaan Salvage dan Pekerjaan (1 unit) BXXXIV-49/GM.77;
35.    Perjanjian Kerja Laut (1 Unit);
36.    Pengesahan awak Kapal (1 Unit) SL019.IDBTM.0722.001308;
37.    Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak (1 Unit) AL.602/174/19/DK/2022;
38.    Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara (1 Unit) AL.602/174/20/DK/2022;
39.    Dokumen Shipping License (1 unit) A115424.
TIDAK SAH SECARA HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM.
 
3.    Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemilik Kapal CB Pioner 88 (Pemohon Praperadilan) dalam keadaan seperti semula berupa:

1.    CB Pioner 88 (1 unit);
2.    Pasport WNA (13 buah);
3.    Muatan kapal: -kapal assist/workship (1 unit), -Buoy (4 unit), -Rantai Scrab + 15 ton;
4.    Seamans book (12 buah);
5.    Sertifikat Ahli Nautika tingkat III Manajemen (10 buah);
6.    Sertifikat Ketrampilan ABK (16 buah);
7.    Dokumen Kapal;
8.    Surat laut (1 unit);
9.    Surat ukur Internasional (1 unit) No. 3863/Ba;
10.    Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang (1 unit) No. AL.501/48/18/KSOP.Btm/2023;
11.    Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang (1 unit) No. AL.501/48/17/KSOP.Btm/2023;
12.    Sertifikat keselamatan radio kapal barang (1 unit) No. AL.601/15/16/KSOP.Btm/2023;
13.    Sertifikat Nasional pencegahan pencemaran dari kapal (1 unit) No. AL.601/48/18/KSOP.Btm/2023;
14.    Sertifikat Nasional system anti teriritip (1 unit) No. AL.601/22/1/KSOP.Btm/2023;
15.    Minimum safe meaning document (1 unit) No. AL.527/19/6/KSOP.Btm/2023;
16.    Sertifikat Garis muat internasional (1 unit) No. 038095;
17.    Sertifikat klasifikasi lambung (1 unit) No. 056137;
18.    Sertifikat klasifikasi mesin (1 unit) No. 029084;
19.    Re-Inspection certificate (1 unit) No. 009-2.06/2022.MD;
20.    Re-Inspection certificate (1 unit) No. 009.06/2022.MD;
21.    Certificate (1 unit) No. 77-66-2022. MD;
22.    Fire Extinguisher Spesification (1 unit) No. 009.06.2022. MD;
23.    Breathing Apparatus Spesification (1 unit) No. 009.06.2022. MD;
24.    Co2 Sistem Spesification (1 unit) No. 009.06.2022. MD;
25.    Rekomendasi izin stasiun Radio kapal Laut (1 unit) No. NV.101/01/0648-x/DV.2016;
26.    Persetujuan pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri (1 unit) No. AL.208/2000/22360/20180/22;
27.    Persetujuan pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri (1 unit) No. AL.103/2000/251617/234856/23;
28.    Sertifikat Kapal yang dimiliki/dioperasikan oleh Perusahaan Angkutan Laut (1 unit) No. AL.005/2000/2376/2298/16;
29.    Ship Particulary (1 unit) No. 4025;
30.    Grosse Akta (1 unit) No. 4025;
31.    Imo Resolution (1 unit) No. 8693152;
32.    Replacement Batterey Report sart (1 unit) No.0601164;
33.    Marine equipment-safety equipment (1 unit) No. 0605778;
34.    Surat Keterangan (1 unit);
35.    Surat izin Perusahaan Salvage dan Pekerjaan (1 unit) BXXXIV-49/GM.77;
36.    Perjanjian Kerja Laut (1 Unit);
37.    Pengesahan awak Kapal (1 Unit) SL019.IDBTM.0722.001308;
38.    Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak (1 Unit) AL.602/174/19/DK/2022;
39.    Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Udara (1 Unit) AL.602/174/20/DK/2022;
40.    Dokumen Shipping License (1 unit) A115424
Seketika setelah selesai putusan dibacakan.

4.    Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 7.421. 466.667,- (tujuh milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Pemohon secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun.

5.    Menghukum Termohon untuk membayar uang Paksa kepada Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini.

6.    Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

 

Pihak Dipublikasikan Ya