Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
43/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg ADE AFRIZAL PT MEGA CENTRAL FINANCE Persidangan
Tanggal Pendaftaran Kamis, 05 Nov. 2026
Klasifikasi Perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak
Nomor Perkara 43/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Tpg
Tanggal Surat Kamis, 05 Nov. 2026
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1ADE AFRIZAL
Kuasa Hukum Penggugat
NoNamaNama Pihak
1RIJALUN SHOLIHIN SIMATUPANG, S.H., M.H., C.Med.ADE AFRIZAL
Tergugat
NoNama
1PT MEGA CENTRAL FINANCE
Kuasa Hukum Tergugat
Petitum

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR :
1)    Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2)    Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat (PT. Mega Central Finance) terhadap Penggugat (Ade Afrizal) adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM;
3)    Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat akibat PHK yang tidak sah, dengan rincian :
Uang Pesangon (UP) sebesar                     Rp. 49.132.017,-
Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) sebesar        Rp. 21.836.452,-
Uang Pisah sebesar                          Rp. 10.918.226,-
Uang Penggantian Hak sebesar                     Rp.    2.500.000,-
Uang Koperasi:                             Rp.     5.000.000.-     +
JUMLAH                                Rp. 84.386.695.-
Total Hak Normatif PHK: Rp. 84.386.695,- (Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
4)    Menghukum TERGUGAT membayar Upah PENGGUGAT dikali 1 (satu) bulan  Gaji selama Proses Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) ;

 

5)    Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam Gugatan ini.
6)    Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak putusan dibacakan ;
7)    Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan 

SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan pembuktian di persidangan, yang intinya tetap mengabulkan hak-hak normatif Penggugat sebagai Pekerja Tetap (PKWTT) beserta pengembalian Uang Koperasi.

 

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak